Pengelolaan Bidang Pendidikan Menengah SMA/SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal dan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah akan segera dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pengelolaan SMA Negeri 1 Bojong akan menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini dinas pendidikan.
Terkait dengan hal itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal melalui Kasi Sarana Pendidikan Menengah, Drs. Agus Jokowiyono, MM.Pd., baru-baru ini (Jumat, 13 November 2015) telah meninjau sejauh mana persiapan SMA Negeri 1 Bojong untuk melaksanakan ketetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Tim verifikator dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, DPPAD, dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda akan segera melakukan verifikasi data ke SMA Negeri 1 Bojong yang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015. Adapun verifikasi data yang dimaksud meliputi Data Personal (Kepegawaian), Data Aset, dan Dokumen Dikmen.
Dalam rangka mempersiapkan semua data yang akan diverifikasi, Kepala SMA Negeri 1 Bojong, Bpk. Heris Samekto, S.Pd., MM. Dan Kepala Tata Usaha Bpk. Tonani, S.Pd. kepada peninjau dari Dinas Dikpora Kabupaten Tegal menjelaskan, bahwa pihaknya telah siap dengan dokumen yang akan diperiksa tim verifikator dari provinsi karena memang jauh hari sebelumnya telah diadakan rapat dan membentuk kepanitiaan.
Jika koordinasi dan rekonsiliasi berjalan dengan semestinya, per Januari 2015 pengelolaan pendidikan menengah resmi menjadi wewenang Pemrov Jateng. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor 3603/D/DM/2015 sesuai pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak diundangkan.